Bangka, Kontrasmedia.com --Plh Sekda Bangka, Asmawi Alie, buka suara terkait kondisi keuangan di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bangka saat ini. Saat ditemui rombongan wartawan di ruang kerjanya, Asmawi menjelaskan mengenai faktor penyebab defisit keuangan Pemkab Bangka saat ini, Rabu, (4/9/2024).
Plh Sekda menerangkan di tahun 2023, APBD Bangka hanya bisa mengcover anggaran untuk Pilpres dan Pileg saja, sedangkan untuk Pilkada tidak tercover sama sekali. Sehingga hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi Pemkab Bangka.
"Pada tahun 2023 tidak tercover untuk Pilkada, yang ada cuma untuk Pileg dan Pilpres," terang Asmawie.
Dia juga mengatakan perihal bagi hasil dengan Provinsi yang tidak memenuhi target, serta honorer yang diangkat jadi P3K menjadi tanggung jawab APBD Bangka.
"Bagi hasil dengan Provinsi tidak memenuhi target, jadi duit itu dak masuk, yang kita harap-harapkan duit itu ada, transfer dari pusat pun kurang, belum lagi honorer yang diangkat jadi P3K itu jadi tanggung jawab APBD gajinya," jelasnya.
Terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan gaji honorer, beliau menjelaskan di tahun 2023 TPP itu sudah dianggarkan 12 bulan, berikut gaji honorer dianggarkan 9 bulan. Karena kendala keuangan
saat ini, maka diambil langkah pemotongan uang TPP untuk menutupi gaji honorer tersebut, agar dapat dibayar full, namun pada kenyataannya langkah tersebut masih belum efektif.
"TPP itu sudah dianggarkan 12 bulan di tahun 2023 untuk 2024, tapi yang honorer memang 9 bulan, akhirnya diambilah TPP itu sebagian untuk membiayai para tenaga honorer supaya tidak diberhentikan, dak setutup juga, masih kurang duitnya, lah diambik niiihh, duit TPP PNS niiih, lah dikorbankan untuk kawan-kawan honorer, masih lah dak setutup, akhirnya opsi baru yang kita tawarkan, dibayar setengah sampai bulan desember, TPP itu dak dibayar sampai bulan desember, tapi mereka dibayar setengah sampai desember, sakit kan bagi PNS, sakit kan bagi honorer cuma dibayar setengah," imbuhnya.
Alhasil, untuk efek dari pemotongan gaji honorer tersebut dengan kinerja. Hal ini diserahkan ke masing-masing OPD untuk menyusun kembali pola kerja para honorer.
"Dikembalikan ke OPD, agar menyusun pola kerja, pola kerjanya yaaa setengah-setengah, satu hari masuk boleh, satu hari libur boleh, karena dibayar setengah, kerjanya pun yaaa kita dak nuntut," pintanya.
(Jazz)
